Diduga Berbekal Bekingan Kuat, Persoalan Krisis Air di GKM & Kinerja PDAM Gresik Tak Kunjung Disentuh KPK

GRESIK, CN24 — Persoalan krisis air bersih yang dialami ratusan warga Perumahan Gresik Kota Mas (GKM), Desa Dadapkuning, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, semakin memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Pasalnya, meskipun keluhan warga sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bergema — air kotor, sering mati, namun tagihan tetap masuk — hingga kini belum ada langkah serius dari pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memeriksa dugaan pelanggaran, kelalaian, maupun penyalahgunaan wewenang yang diduga terjadi di lingkungan PDAM Gresik beserta pihak pengembang. Warga mulai berspekulasi dan menyuarakan dugaan adanya bekingan atau perlindungan pihak berkuasa yang membuat pihak PDAM maupun pengembang merasa tenang dan tidak perlu segera menyelesaikan persoalan ini. Padahal, kerugian yang dialami warga sangat nyata: setiap bulan warga tetap membayar biaya langganan air, namun yang didapat hanyalah air keruh, berbau, dan sering kali mati berhari-hari. Warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air galon dan tangki demi kebutuhan dasar sehari-hari. “Kami sudah lapor ke mana-mana, tapi tidak ada yang berani memeriksa. Apakah benar ada bekingan kuat di balik ini? Mengapa KPK tidak menyentuh PDAM Gresik padahal kerugian warga sudah sangat besar dan terjadi terus-menerus?” ujar salah satu perwakilan warga yang mengaku sudah bosan dengan janji-janji kosong. Warga menegaskan, jika memang tidak ada pelanggaran maupun kerugian negara, seharusnya pihak berwenang segera membuktikannya dengan melakukan pemeriksaan yang transparan dan terbuka. Sebaliknya, jika memang ada indikasi korupsi, pengadaan yang bermasalah, hingga kelalaian berat yang merugikan masyarakat, pihak yang bersangkutan harus segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Warga pun meminta agar KPK maupun lembaga pengawas lainnya tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Air bersih adalah hak dasar setiap warga, dan pungutan biaya tanpa pelayanan yang layak adalah bentuk ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Jangan sampai karena ada bekingan, hak kami terus dirampas. Kami butuh keadilan, bukan perlindungan bagi pihak yang berbuat salah!” tegas warga. Jika dalam waktu dekat tidak ada pemeriksaan dan penyelesaian yang nyata, warga mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum dan menyampaikan laporan resmi ke KPK serta lembaga pengawas lainnya. (Red)